BLITAR – INDOSUARANEWS,Anjloknya harga telur yang memicu gelombang protes peternak rakyat di wilayah Blitar Raya mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Blitar. Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, turun langsung menemui peternak, pengurus koperasi, serta perwakilan asosiasi peternak untuk mendengarkan aspirasi dan merumuskan langkah strategis dalam menyelamatkan sektor peternakan yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keprihatinan tersebut, Wabup Beky menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan peternak rakyat menghadapi krisis sendirian. Dengan latar belakang sebagai peternak, ia mengaku memahami betul kondisi yang tengah dirasakan para pelaku usaha peternakan saat harga telur terus merosot di bawah harapan.
“Pemerintah Kabupaten Blitar akan selalu mendampingi peternak rakyat agar terus berkembang dan mampu bertahan di tengah situasi sulit. Saya juga seorang peternak, sehingga saya merasakan apa yang panjenengan rasakan ketika harga telur sedang tidak baik seperti sekarang,” ujarnya.
Perkuat Peran Koperasi untuk Stabilkan Harga
Sebagai langkah konkret, Pemkab Blitar bersama Bupati tengah menyiapkan skema tata niaga baru yang bertujuan memperkuat posisi tawar peternak rakyat. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan peran KDMP (Koperasi/Kawasan Daerah Model Pertanian) sebagai pusat distribusi hasil peternakan.
Melalui mekanisme tersebut, peternak diharapkan dapat menjual telur melalui koperasi, sementara para pedagang atau bakul membeli langsung dari koperasi. Skema ini diyakini mampu memangkas rantai distribusi yang selama ini dinilai merugikan peternak kecil serta menjaga harga tetap berada pada kisaran harga acuan pemerintah, yakni Rp24.500 hingga Rp26.500 per kilogram.
Menurut Beky, pola tersebut dapat menjadi solusi untuk menciptakan tata niaga yang lebih sehat dan transparan, sekaligus melindungi peternak dari permainan harga di tingkat pasar.
Dorong Intervensi Pemerintah Pusat
Tak hanya berhenti pada tingkat daerah, Pemkab Blitar juga berencana mengusulkan intervensi pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga telur.
Beky mencontohkan kebijakan pemerintah dalam menyerap gabah petani ketika harga jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Pihaknya berharap mekanisme serupa dapat diterapkan pada komoditas telur, sehingga ketika harga berada di bawah batas wajar, pemerintah dapat hadir sebagai penyerap hasil produksi peternak rakyat.
“Jika pemerintah bisa hadir untuk melindungi petani gabah, maka peternak telur juga layak mendapatkan perlindungan yang sama. Ini yang akan terus kami perjuangkan,” tegasnya.
Optimalkan Peluang Program Makan Bergizi Gratis
Di sisi lain, Beky juga menyoroti dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu faktor perubahan dinamika industri peternakan nasional. Besarnya potensi kebutuhan telur dari program tersebut memicu masuknya investor dan perusahaan besar ke sektor ayam petelur, sehingga persaingan semakin ketat bagi peternak rakyat.
Meski demikian, Pemkab Blitar melihat program MBG justru dapat menjadi peluang besar apabila pemerintah pusat memberikan ruang yang lebih luas bagi peternak lokal untuk menjadi pemasok utama.
Untuk itu, Pemkab Blitar akan mendorong agar telur produksi peternak rakyat Blitar masuk dalam katalog pengadaan program MBG maupun berbagai program intervensi gizi pemerintah lainnya.
“Blitar merupakan salah satu sentra peternakan terbesar di Indonesia yang menyuplai sekitar 25 hingga 30 persen kebutuhan telur nasional. Potensi ini harus kita jaga dan pertahankan bersama,” ujar Beky.
Komitmen Melindungi Peternak Rakyat
Kehadiran Pemerintah Kabupaten Blitar di tengah keresahan peternak diharapkan menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan. Selain menjaga stabilitas harga, langkah tersebut juga menjadi upaya membentengi peternak rakyat dari tekanan pasar dan dominasi pemodal besar.
Dengan sinergi antara pemerintah, koperasi, asosiasi peternak, dan pelaku usaha, Pemkab Blitar optimistis sektor peternakan telur dapat kembali bangkit dan tetap menjadi kekuatan utama perekonomian daerah serta penopang kebutuhan pangan nasional.( Red / BD )
Editor : Bayu NR
