TULUNGAGUNG – INDOSUARANEWS, Upaya pembersihan dan pembenahan tata kelola birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus bergulir. Pada Jumat (22/5/2026), sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Tulungagung dikabarkan menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik di Mapolda Jawa Timur.
Pemeriksaan tersebut menyasar berbagai unsur pimpinan daerah, mulai dari jajaran pejabat strategis hingga sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini menjadi bagian dari pendalaman kasus terkait dugaan penyimpangan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Informasi yang berkembang menyebutkan, penyidik tengah menelusuri dugaan aliran dana serta pola pengondisian proyek yang diduga telah berlangsung dalam beberapa kegiatan pengadaan di lingkungan pemerintahan daerah.
Pemeriksaan dilakukan secara maraton guna menggali keterkaitan antar pihak serta memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya.Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik menemukan indikasi adanya proses penentuan pemenang proyek yang tidak sepenuhnya berjalan sesuai mekanisme yang seharusnya.
Meskipun administrasi pengadaan telah menggunakan sistem elektronik seperti e-Katalog dan layanan pengadaan secara daring, namun diduga terdapat praktik pengondisian yang dilakukan di luar sistem resmi.“Proses administrasi memang tampak berjalan melalui sistem elektronik, tetapi penyidik mendalami dugaan adanya pengaturan tertentu sebelum proses resmi berlangsung,” ujar Budi dalam keterangannya.
Menurutnya, penggunaan sistem digital dalam pengadaan seharusnya mampu menciptakan transparansi dan mencegah praktik-praktik penyimpangan. Namun apabila terdapat intervensi atau kesepakatan di luar mekanisme resmi, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara dan mencederai prinsip persaingan sehat.Hingga saat ini, sekitar 40 saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik.
Mereka berasal dari berbagai unsur, baik pejabat pemerintahan, pihak swasta, maupun pihak lain yang dianggap mengetahui proses pengadaan tersebut. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk melengkapi berkas perkara dari sejumlah pihak yang sebelumnya telah ditetapkan dalam status hukum tertentu.Situasi ini menjadi perhatian serius masyarakat Tulungagung.
Banyak pihak berharap proses penegakan hukum dapat berjalan secara transparan dan profesional tanpa tebang pilih. Selain itu, kasus tersebut juga dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa agar lebih akuntabel serta bebas dari praktik kolusi.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai, penggunaan teknologi digital seperti e-Katalog sejatinya merupakan langkah maju dalam reformasi birokrasi. Namun sistem tersebut tetap membutuhkan integritas sumber daya manusia agar tidak disalahgunakan melalui praktik-praktik pengondisian yang dilakukan secara tertutup.
Sementara itu, aktivitas pelayanan publik di lingkungan Pemkab Tulungagung dilaporkan tetap berjalan normal meski sejumlah pejabat menjalani pemeriksaan. Masyarakat kini menunggu perkembangan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan dan kemungkinan adanya penetapan tersangka baru dalam perkara tersebut.(Red/Ko)
Editor : Bayu NR
