KOTA BLITAR – INDOSUARANEWS , Kota Blitar bersiap menjadi pelopor penyelenggaraan Sekolah Rakyat berbasis asrama di Jawa Timur. Program pendidikan yang digagas pemerintah pusat tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli hingga Agustus 2026 dan akan menampung sebanyak 150 siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari Kota Batu dan Kota Malang.
Penunjukan Kota Blitar sebagai lokasi pembelajaran sementara merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kepercayaan tersebut diberikan karena Kota Blitar dinilai memiliki kesiapan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat.
Kepala Dinas Sosial Kota Blitar, Ika Atikah, menjelaskan bahwa dari total 150 siswa yang akan mengikuti program rintisan tersebut, sebanyak 90 siswa berasal dari Kota Batu dan 60 siswa dari Kota Malang.
Menurutnya, para siswa hanya akan menempuh pendidikan sementara di Kota Blitar hingga pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat di daerah asal masing-masing selesai dan siap digunakan.
“Siswa dari Kota Batu dan Kota Malang ini hanya belajar sementara di Kota Blitar. Jika pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat di daerah asal mereka sudah rampung, maka mereka akan kembali melanjutkan pendidikan di daerah masing-masing,” ujar Ika.
Ia menambahkan, Kota Blitar memiliki keunggulan karena telah menyiapkan gedung permanen yang representatif. Kondisi ini berbeda dengan sejumlah daerah lain yang masih memanfaatkan fasilitas sementara milik Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
Meski akan menerima ratusan siswa dari luar daerah, Pemerintah Kota Blitar memastikan hak calon peserta didik asal Kota Blitar tetap menjadi prioritas. Kehadiran siswa dari Kota Batu dan Kota Malang tidak akan mengurangi kuota maupun kesempatan bagi siswa lokal untuk mengikuti program tersebut.
Selain itu, masyarakat juga tidak perlu khawatir terkait pembiayaan program. Seluruh kebutuhan pendidikan dan operasional Sekolah Rakyat sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Semua kebutuhan siswa ditanggung penuh oleh pemerintah pusat, mulai dari seragam, alat tulis, kebutuhan asrama, konsumsi harian hingga biaya operasional sekolah,” jelasnya.
Program Sekolah Rakyat mengusung konsep pendidikan berasrama yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Tidak hanya menyediakan layanan pendidikan gratis, program ini juga menghadirkan berbagai fasilitas penunjang guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan terarah.
Sementara itu, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi masyarakat dari kelompok ekonomi rentan.
“Ini adalah bentuk perhatian besar dari Bapak Presiden agar warga Kota Blitar, khususnya dari keluarga kurang mampu, dapat menikmati fasilitas pendidikan yang berkualitas,” ujarnya.
Wali kota yang akrab disapa Mas Ibin tersebut menilai pendidikan merupakan instrumen utama dalam mengubah masa depan generasi muda. Karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat dinilai memiliki peran strategis dalam membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
Lebih dari sekadar memberikan akses pendidikan gratis, program ini diharapkan mampu membentuk karakter, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menjadi solusi dalam memutus mata rantai kemiskinan yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
“Program ini sangat baik untuk mengubah pola pikir dan memutus mata rantai kemiskinan,” tegasnya.
Dengan kesiapan fasilitas yang dimiliki, Kota Blitar kini menjadi salah satu daerah terdepan dalam mendukung implementasi Sekolah Rakyat di Indonesia.
Kehadiran program tersebut diharapkan mampu menjadi model pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan lebih besar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Editor : Bayu NR
