KEDIRI – INDOSUARANEWS, Aksi demonstrasi memanas di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, saat ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menuntut kejelasan sikap Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, terkait dugaan suap massal pengisian perangkat desa tahun 2023.
Kasus yang kini tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya itu mencuatkan fakta persidangan yang mengungkap adanya praktik suap di 163 desa yang tersebar di 25 kecamatan. Dalam kesaksian di bawah sumpah, sejumlah kepala desa mengakui adanya pemberian uang dengan rata-rata mencapai Rp42 juta untuk setiap posisi perangkat desa.
Merespons hal tersebut, massa aksi yang terdiri dari LSM, organisasi masyarakat, hingga individu aktif, menyuarakan kekecewaan mereka. Dalam orasi, mereka menagih janji Bupati Dhito yang sebelumnya menyatakan akan mengantarkan langsung kepala desa yang terbukti terlibat ke aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan.
Tak hanya berorasi, para demonstran juga membawa spanduk berisi tuntutan, memutar ulang video pernyataan Bupati Dhito, serta melakukan aksi teatrikal berupa pantomim yang menggambarkan dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait.
Situasi semakin memanas ketika massa membakar ban di tengah jalan sebagai bentuk protes.Aksi tersebut berdampak pada akses masuk ke kompleks Pemkab Kediri. Dua pintu gerbang utama, baik sisi timur maupun barat, sempat diblokade oleh massa, sehingga aktivitas keluar masuk kantor pemerintahan terhambat.
Hingga sekitar pukul 12.00 WIB, Bupati Dhito tidak tampak menemui para demonstran. Massa pun melanjutkan aksi dengan memperketat blokade di pintu gerbang barat.Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, Diana Herawati, belum memberikan keterangan resmi.
Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp maupun panggilan telepon belum mendapatkan respons. Berdasarkan keterangan staf, yang bersangkutan sedang berada di luar kantor saat aksi berlangsung.
Aksi ini menjadi sorotan publik sebagai bentuk tekanan masyarakat terhadap transparansi dan penegakan hukum dalam kasus yang diduga melibatkan banyak pihak di tingkat desa. Hingga berita ini diturunkan, proses persidangan masih berlangsung dan masyarakat menanti langkah tegas dari pemerintah daerah.
Editor : Bayu NR
