Surabaya – INDOSUARANEWS,Pergantian kepemimpinan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan kritik dari sejumlah pihak terkait kebijakan baru yang diterapkan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dewan Pimpinan Wilayah Pro Garda Indonesia Bersatu (PROGIB) Jawa Timur menyampaikan keberatannya melalui pernyataan terbuka yang menuntut audit secara menyeluruh dan independen.
Soemardi Priono, Ketua PROGIB Jawa Timur menilai audit tidak seharusnya hanya berfokus pada kondisi fisik dapur atau sarana pendukung program. Menurutnya, pemeriksaan juga perlu menyentuh aspek pengambilan keputusan, proses penetapan kelayakan mitra, serta sistem pengawasan yang selama ini berjalan.
Dalam pernyataannya, PROGIB Jatim meminta agar BGN membuka ruang dialog dengan para mitra dan pemangku kepentingan sebelum menerapkan kebijakan baru. Mereka menilai transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program strategis nasional tersebut.
Sejumlah peserta aksi juga menyoroti dampak kebijakan terhadap keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis yang menyasar anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Mereka berharap perubahan aturan tidak mengganggu distribusi layanan maupun kualitas pelaksanaan program di lapangan.
PROGIB Jatim menegaskan bahwa tujuan utama kritik yang disampaikan adalah menjaga agar program MBG tetap berjalan sesuai prinsip keadilan, profesionalisme, dan kepentingan masyarakat luas. Mereka meminta audit dilakukan secara independen, kompeten, transparan, dan bebas dari tekanan pihak mana pun.
Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Berbagai pihak berharap polemik yang muncul dapat diselesaikan melalui komunikasi terbuka dan evaluasi yang objektif sehingga manfaat program tetap dapat dirasakan oleh masyarakat.
Secara terpisah, sejumlah aksi dan tuntutan audit terhadap pelaksanaan MBG memang pernah muncul di berbagai daerah, dengan peserta aksi meminta evaluasi tata kelola program dan peningkatan transparansi dalam pengawasannya.( Red/Ko )
Editor : Bayu NR
